Pasar pertama adalah pasar kredit di mana bank berperan sebagai "pembeli" kredit dengan menyerahkan sejumlah dana kepada nasabahnya dan mencatat pembelian (L) ini ke sisi aktiva. Di pasar yang lain bank akan berperan sebagai "penjual" di mana bank menerima sejumlah dana dan mencatatnya ke sisi pasiva sebagai tabungan, deposito, atau bentuk-bentuk lainnya yang lazim (D).
Perbedaan antara jumlah yang dibeli dan yang dijual oleh bank adalah net posisi bank dalam pasar ketiga, yaitu interbank market. Pada saat bank membeli lebih banyak L dibandingkan D yang dijual(L$>D), maka bank akan menjadi net buyer atau borrower pada interbank market atau SBI, sebaliknya jika jumlah yang dibeli lebih sedikit dibanding yang dijual (L$<>
Interaksi bank dalam ketiga pasar inilah yang bersama dengan efisiensi internal bank tersebut yang akan menentukan tingkat bunga yang akan ditawarkan oleh bank. Tingkat bunga ini kemudian akan menentukan efektivitas "jual beli" di kedua pasar yang disebutkan pertama di atas.
Untuk memaksimumkan labanya, bank harus memilih tingkat output yang tepat pada tingkat harga terbaik. Faktor lain yang menentukan kemampuan bank untuk melakukan transaksi kredit adalah besarnya jumlah deposit yang harus diserahkan kepada bank sentral sebagai reserve requirement.
Tampaknya, skenario di atas cukup digunakan bank dalam menentukan berapa tingkat bunga yang harus ditetapkan guna mendapatkan keuntungan, antara lain dengan melalukan arbitrasi antara bunga deposito, interbank rate, dan kemudian atas dasar itu menetapkan suku bunga kredit. Dan inilah yang telah dilakukan perbankan nasional selama ini. Bahkan banyak bank kita yang mengabaikan interbank rate dan menempatkan bunga deposito sebagai satu-satunya. Hal ini terjadi karena pada dasarnya penilaian kinerja didasarkan pada kemampuan suatu bank dalam memperbesar aset dan mendapatkan laba yang kemudian menyebabkan para pejabat bank berpikir tentang dua hal saja, yaitu memberi kredit dan mencari dana masyarakat untuk mengimbangi pertumbuhan kreditnya. Jika hal ini dapat dilakukan, maka satu tugas utama para bankir kita yaitu memperbesar aset selesai dilakukan. Ukuran kinerja lainnya yaitu mendapatkan pendapatan dilakukan bersamaan dengan proses pemberian kredit sehingga proses kredit dibuat dengan pemikiran jangka pendek yaitu meraih keuntungan.
Sayangnya, pendekatan di atas ternyata telah memberikan kontribusi kepada kehancuran perbankan kita, bahkan ikut andil dalam memperberat krisis ekonomi lalu. Bagaimana caranya? Dengan pendekatan kepada pertumbuhan aset dan keuntungan secara otomatis, berarti menempatkan pertimbangan risiko pada level yang tidak sejajar sehingga kita tidak melihat adanya upaya untuk mengoptimalkan hubungan antara risiko yang terkandung di setiap pemberian kredit dengan pendapatan yang mungkin diterima dari pemberian kredit tersebut. Kita sudah melihat bukti nyata yang menunjukkan bahwa bank dengan portofolio kredit yang besar ternyata mengalami permasalahan yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang portofolio kreditnya relatif kecil.
Pertumbuhan kredit antara 1990-1997 mencapai lebih dari 130 persen. Sesungguhnya pertumbuhan kredit ini tidak menimbulkan masalah jika dalam proses pemberiannya sudah dilakukan dengan memperhitungkan risiko yang terkandung. Namun tampaknya perhitungan risiko tidak dilakukan secara formal. Akibatnya, seperti yang telah disampaikan di atas, pemberian kredit lebih didasarkan pertimbangan mendapatkan keuntungan tanpa memberikan porsi memadai kepada pertimbangan risiko.
Lebih jauh lagi, akibat dari tidak adanya perhitungan risiko secara formal, maka pada dasarnya bank kehilangan kemampuan melakukan pemasaran kredit kepada perusahaan dan nasabah yang benar-benar berkualitas. Hal ini terjadi karena ukuran kualitas seorang nasabah hanya dilakukan atas intuisi pemberi kredit. Dengan kata lain, pemutusan kredit sangat bergantung pada subyektifitas pemberi kredit. Dengan pendekatan subyektif, bank juga kehilangan kesempatan menerapkan harga atas dasar risiko sehingga pendapatan bank menjadi tidak optimal.
Permasalahan lain adalah tumpulnya kemampuan bank dalam seleksi atas nasabahnya. Dengan tidak adanya ukuran risiko dan kualitas yang obyektif, maka bank tidak dapat melakukan proses pemilihan nasabah. Nasabah dengan risiko tinggi secara alamiah memiliki pendapatan yang tinggi, sebaliknya nasabah dengan pendapatan rendah tidak dapat menanggung risiko yang terlalu tinggi. Dengan penetapan harga secara merata, maka nasabah dengan risiko tinggi dapat memanfaatkan tingkat bunga yang seharusnya terlalu rendah untuk level risiko yang ditanggungnya. Adapun nasabah dengan pendapatan rendah dan risiko rendah tidak mengalami kesulitan membayar tingkat bunga tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan nasabah-nasabah dengan risiko tinggi pada bank, sedangkan nasabah dengan risiko dan pendapatan rendah akan tersisih dari pasar kredit. Hal ini tentu saja akan merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan karena dengan terbatasnya sumber pembiayaan bagi nasabah dengan risiko rendah, maka lambat laun nasabah-nasabah ini akan tidak berkembang atau mati. Dengan demikian, perekonomian nasional akan bertumpu pada industri dan proyek-proyek yang berisiko tinggi. Dengan kondisi seperti ini perekonomian nasional menjadi sangat rapuh seperti terlihat pada saat terjadinya krisis di mana Indonesia yang paling hancur dibandingkan perekonomian negara lain yang juga dilanda krisis.
Untuk menghindari hal tersebut, satu titik kritis yang harus dibenahi dalam perbankan di Indonesia adalah dimasukannya perhitungan risiko secara formal ke dalam proses pemutusan kredit. Jika hal ini dilaksanakan, maka yang akan kita lihat muncul di permukaan adalah pembebanan tingkat bunga yang berbeda-beda pada setiap nasabah sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung secara spesifik oleh nasabah bank tersebut. Idealnya akan terdapat suatu standar yang dapat dipakai untuk mengukur risiko. Di lain pihak, dengan adanya standar pengukuran dan manajemen risiko yang baku maka bank akan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Ketidakmampuan bank meningkatkan profesionalismenya dalam perkreditan akan menyebabkan proses seleksi alam berlangsung.
Jadi jelaslah penerapan manajemen risiko bukan ditujukan untuk kepentingan satu bank, bahkan manajemen risiko tidak ditujukan untuk kepentingan industri perbankan saja. Penerapan manajemen risiko berkaitan langsung dengan proses pemberdayaan ekonomi nasional keseluruhan. Jika masih ada institusi yang melihat manajemen risiko sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia atau lembaga lain, maka manajemen institusi ini perlu menekuni kembali hakikat keberadaan bank dalam konteks perekonomian secara menyeluruh. Manajemen risiko perlu dilihat sebagai sesuatu alat strategis yang memiliki jangkauan jauh ke masa depan.
Untuk menjamin bank memiliki kapasitas yang memadai mengemban tugas yang berat sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kita perlu memiliki industri perbankan yang sehat. Persoalannya adalah perbankan nasional saat ini dapat diselamatkan karena hidup dalam inkubator, yakni blanket guarantee (BG). Ini telah memungkinkan bank, bahkan yang paling buruk kinerjanya, tetap hidup dan beroperasi. Dengan adanya BG, maka nasabah tidak perlu memilih antara bank baik dan buruk, toh ada yang memberikan jaminan kalau bank kolaps. Dengan demikian, kinerja menjadi tidak relevan bagi nasabah bank dalam menentukan bank mana yang akan dipilihnya. Akibatnya, terdapat 141 bank di Indonesia yang semuanya mengklaim kinerja yang baik sehingga memiliki hak untuk tetap hidup. Singkatnya saja terdapat banyak bank yang semestinya tersisih dan mati tapi tetap beroperasi dengan segudang inefisiensi dan incapacity. Di samping itu dengan banyaknya bank yang beroperasi telah mengakibatkan kondisi over-banked dan under-sized pada industri perbankan nasional. Akibatnya inefisiensi pada individual bank menjadi inefisiensi perbankan nasional, dan dengan demikian mengakibatkan inefisiensi pada perekonomian nasional yang pada waktunya menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Ambil suatu contoh, banyaknya bank yang berlomba memberikan hadiah dalam berbagai bentuk. Bersama dengan kondisi yang dijelaskan di atas, praktik kompetisi seperti ini memaksa nasabah untuk memilih bank semata-mata atas dasar hadiah dan tingkat bunga. Bank berkompetisi tidak pada kualitas, tapi pada besarnya hadiah yang ditawarkan. Sistem Manajemen Risiko menjadi alat yang tumpul untuk menghadapi situasi lingkungan seperti ini. Akibatnya, kualitas dan kemampuan profesionalisme bank menjadi korban.
Oleh karenanya, jika kita serius memperbaiki industri perbankan nasional, jika kita serius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka bank harus segera didorong untuk berkompetisi atas dasar kualitas. Bank harus diberikan kondisi di mana hanya bank terbaik yang akan mendapat kesempatan untuk terus hidup dan berkembang. Bank harus dipaksa melakukan perbaikan internal, meningkatkan efisiensi, bukan meningkatkan anggaran untuk hadiah dan iming-iming lainnya. Untuk itu BG harus segera diganti dengan alat lain.
Tentunya akan ada biaya yang harus kita tanggung bersama. Akan ada bank yang harus dimerger dan penutupan bank, maka hal ini tidak dalam bentuk pemaksaan oleh salah satu institusi pemerintah atau BI, tetapi oleh kekuatan pasar yang akan memaksa bank tersebut memperkuat dan memperbaiki diri. Kekuatan alamiah akan memungkinkan bank dengan manajemen risiko terbaik untuk menyerap bank-bank lain yang lemah dan inefisien. Dengan demikian, economic of scale akan diciptakan, perbankan kita akan lebih kuat dan sehat, interest rate akan turun, competitive position terhadap bank-bank asing akan meningkat, dan perekonomian memiliki fundamental base yang kuat untuk berkembang.
Banyaknya jumlah bank di Indonesia juga menjadi masalah tersendiri ketika kita melihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Malaysia telah mencapai tataran yang cukup jauh dalam restrukturisasi industri perbankannya dengan mencanangkan bahwa hanya akan ada empat anchor bank. Begitu pun dengan Singapura yang menciutkan jumlah banknya menjadi tiga. Efeknya bagi kedua ekonomi ini adalah meningkatnya efisiensi industri perbankan melalui pemanfaatan economic of scale. Bagi kita hal ini menjadi sangat relevan ketika kita mulai membuka ekonomi kita melalui AFTA (ASEAN Free Trade Area). Munculnya bank-bank besar di Asia Tenggara menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan industri perbankan di Indonesia. Bayangkan saja kalau bank terbesar di Indonesia jumlah asetnya mencapai "hanya" 30 miliar dollar AS, sementara bank-bank lain di Asia Tenggara berukuran empat atau lima kali lebih besar. Bukan saja bank-bank nasional tidak mampu berkompetisi melawan bank-bank besar dari Malaysia dan Singapura di tingkat regional, bahkan kelangsungan hidup bank-bank kita pun patut dipertanyakan. Satu-satunya cara menghadapi hal ini adalah dengan memaksa bank-bank untuk melakukan manajemen risiko yang baik sehingga bank-bank domestik akan memiliki competitive advantage dibandingkan bank- bank dari Malaysia dan Singapura.
Banyak dari kita yang mungkin telah mendengar tentang CAR dan Basel Accord. Segala upaya yang perlu dilakukan dalam bidang risk manajemen bukanlah ditujukan untuk memenuhi atau comply with ketentuan yang ditetapkan oleh Basel Komite. Semuanya kita tujukan terutama untuk meningkatkan kemampuan bank kita dalam menghadapi kompetisi dari banknegara tetangga. Pada dasarnya semua upaya yang dipaparkan di atas ditujukan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama meningkatkan daya saing bank-bank kita.
Arry Basuseno Senior Vice President Bank Mandiri, Wakil Ketua Bidang Riset- IRPA
Posts
